Oleh : Masrur Mujab *

 

Perempuan Aljazair pada umumnya berpenampilan modis (muodikas/fashionable). Mereka memiliki pakaian empat musim dan pakaian spesial untuk hari-hari pesta (perkawinan dan pesta-pesta keluarga lainnya). Di balik tampilan sosoknya yang lemah lembut, perempuan Aljazair juga berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan.

Seperti Mme Djamila Boukhired, tokoh pejuang perempuan yang dihukum mati oleh penjajah Perancis pada tahun 1952, namun beliau masih hidup sampai sekarang. Menurut penuturannya, penjajah Perancis waktu itu mendapatkan tekanan dan kecaman dari berbagai media di Eropa atas keputusan hukuman mati kepada aktivis perempuan Djamila. Heroisme dan kepahlawanan dan kepopuleran Mme. Djamila Boukhired mengilhami gerakan perempuan Afrika Utara, terutama Mesir; dimana baru-baru ini (Maret 2018) beliau mendapatkan medali penghargaan tinggi dari pemerintah Mesir terkait dengan kontribusi perjuangannya. Selain Djamila, ada banyak lagi tokoh perempuan pahlawan kemerdekaan lainnya di Aljazair termasuk Mme. Hasibba Benbouali dan Mme. Boubacha Djamila, yang keduanya telah wafat.

Hak-hak Perempuan: Perjuangan yang Panjang

Kontribusi perjuangan perempuan Aljazair tidak menjadikan mereka menuntut kue kemerdekaan baik di legislatif, yudikatif ataupun bahkan eksekutif. Mereka masih risih dengan tradisi sosial masyarakatnya yang tertutup. Bahkan Kabinet Presiden Abdelaziz Bouteflika pertama kali (April 1999) dibentuk tanpa satu pun menteri perempuan, meski kemudian terjadi perombakan (reshuffle) yang akhirnya menempatkan menteri perempuan di dalam kabinetnya. Tradisi sosial masyarakat Aljazair yang tertutup tersebut terus berlanjut karena didukung oleh sistem pemerintahan Aljazair yang menganut faham sosialisme.

Menurut para pengamat, perempuan Aljazair adalah warga negara di ruang publik, namun ia menemukan dirinya dalam situasi rendah diri (inferiority) yang serius di kalangan tradisi masyarakat dan unit keluarganya. Perjuangan perempuan Aljazair yang turut aktif dalam perang fisik yang membebaskan negeri ini dari penjajahan Perancis serta mengusirnya dari tanah air mereka, seolah ‘disembunyikan’ usai kemerdekaan, dan menjadikan gerakan nasional tersebut seolah hanya menjadi ‘masalah eksklusif’ laki-laki.

Wacana “resmi” negara Aljazair melihat emansipasi kaum perempuan adalah hal yang wajar, dan atas nama pembangunan ekonomi ia dikelola oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaanya ia akan dihadapkan dengan wacana politik pengucilan kaum perempuan berdasarkan referensi masyarakat yang patriarkhis dan tradisi yang disandarkan kepada interpretasi agama. Gagasan kesetaraan gender dapat diterima sebagai komitmen politik di skala nasional dan secara logis dimaknai hasil perjuangan untuk emansipasi kaum perempuan. Isu “feminisme” pada tahun-tahun awal kemerdekaan adalah sebagai bagian dari perkembangan dan transformasi masyarakat secara umum.

Kehadiran Presiden Abdelaziz Bouteflika memimpin Aljazair (1999) telah memberikan perobahan signifikan yang sangat nyata terhadap pembangunan Aljazair baik dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Di berbagai forum internasional, Presiden Bouteflika (yang mantan menteri luar negeri pada era Presiden Houari Boumedien) telah mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan Aljazair sebagai negara yang berdaulat dan dihormati. Banyak negara yang kemudian kembali membuka perwakilannya di Algeria setelah terjadi “era sepuluh tahun yang hitam” disebabkan oleh terorisme. Di dalam negeri Presiden Bouteflika mampu menciptakan keamanan setelah melakukan rekonsiliasi dengan sisa-sisa teroris yang memberontak. Beliau mengembalikan keamanan dan kedamaian untuk rakyat Aljazair. Pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi lainnya telah sempurna tertata dibangun dengan tanpa pinjaman luar negeri.

Dalam upayanya mengembalikan hak-hak perempuan dan mendorongnya untuk ikut serta berperan aktif dalam membangun Aljazair bersama-sama dengan laki-laki, Presiden Bouteflika telah menerbitkan peraturan terkait dengan kuota calon legislatif yang akan diajukan oleh partai-partai politik harus menyertakan 30% calon perempuan. Sejak tahun 2005 dilakukan revisi UU Keluarga yang di dalamnya banyak menyangkut isu perempuan yang meskipun oleh banyak aktivis perempuan dianggap masih belum mencerminkan kesetaraan, namun merupakan legalitas yang mendorong perempuan tampil di panggung perwakilan. Dengan UU tersebut, kaum perempuan Aljazair yang sebelumnya apatis untuk maju, banyak yang percaya diri untuk tampil di berbagai panggung kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang politik, ekonomi sebagai pengusaha pebisnis, tokoh dan praktisi  hukum nasional dan internasional yang sebelumnya sulit bagi perempuan untuk menduduki jabatan hakim pengadilan.

Hadirnya UU yang mengatur masalah keluarga tersebut membuat media tidak risih dan segan lagi untuk membicarakan masalah yang sebelumnya dianggap aib, misalnya masalah perceraian dan talak yang dianggap menjadi hak mutlak laki-laki. Hal ini menarik karena terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, perempuan Aljazair sendiri nampaknya tidak terlalu condong untuk memprotes bentuk-bentuk kekerasan tertentu yang dilakukan kepada mereka. Menurut sebuah survei yang dilakukan di Aljazair pada tahun 2012-2013 oleh Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan UNICEF dan UNFPA, 59% perempuan Aljazair berusia antara 15 dan 49 tahun percaya bahwa seorang suami memiliki “hak untuk memukul” istrinya karena berbagai alasan. Sekarang UU membolehkan seorang istri mengajukan talak (khulu’). Begitu juga UU yang mengatur perihal pelecehan terhadap perempuan, baik sebagai istri ataupun perempuan pada umumnya akan dikenakan sanksi hukum. Meninggalkan istri harus menyediakan tempat tinggal bagi istri dan sebagainya. Menciderai istri secara fisik, akan dikenakan hukuman pidana berat sesuai dengan besar pencideraannya.

Perempuan di Ranah Politik dan Ekonomi Aljazair

Di panggung politik representasi perempuan pada tahun 2012 di Dewan Perwakilan Rakyat mencapai 146 perempuan atau sekitar 31.6% dari jumlah total anggota parlemen Aljazair 462 kursi, yang sebelumnya sangat kecil kalau tidak dikatakan nihil. Terpilihnya kaum perempuan Aljazair di parlemen, bukan hanya untuk memenuhi kouta UU akan tetapi juga menjadi sarana konsolidasi dan sosialisasi prinsip kesetaraan.

Jumlah kementerian yang dipimpin oleh perempuan juga semakin banyak. Seperti Mme. Nouria Ben Ghibrit, Menteri Pendidikan Nasional (seorang peneliti dan lulusan ilmu pendidikan terkemuka yang menjadi Menteri Pendidikan Nasional ke- 2 sejak kemerdekaan Aljazair 1962). Juga Mme. Houda Iman Faraoun, Menteri Post, Komunikasi dan Teknologi Digital (Menteri termuda, sarjana PhD dalam ilmu fisika, peneliti dan dosen universitas, mantan direktur Badan Nasional untuk penelitian Sains dan Teknologi), Mme. Ghania Dalila, Menteri Solidaritas Nasional, Keluarga dan Urusan Wanita, dan Mme. Fatma Zahra, Menteri Lingkungan dan Energi Terbarukan.

Banyak nama tokoh perempuan Aljazair yang cemerlang di bidangnya. Antara lain Mme. Louiza Hanoune, Tokoh politik perempuan yang lima periode terpilih menjadi anggota legislatif dan sampai sekarang memimpin partai buruh serta popular sebagai orator. Beliau pernah menjadi satu-satunya kandidat presiden dari kalangan perempuan. Dengan tegas beliau melawan campur tangan asing dalam politik Aljazair, menentang kebijakan pemerintah dalam privatisasi, kritis terhadap sistem keuangan anggaran pemerintah dan melawan oligarki. Juga

Neghza Saida, perempuan pengusaha yang berhasil bangkit dari keterpurukan setelah membangun dinasti properti di Aljazair. Karir internasionalnya yang bermitra dengan pengusaha Spanyol di bidang konstruksi dan perumahan kemudian membawa beliau terkenal di negara-negara Maghreb Arab, Afrika dan Eropa. Tahun 2016 diangkat sebagai Presiden CGEA yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin perempuan di kancah politik-ekonomi nasional, regional dan internasional. Beliau satu-satunya perempuan pengusaha yang membela Presiden Forum Pemimpin Perusahaan (Forum des Chefs d’Entreprise/FCE), yang kontroversial. Lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan studi ekonomi, hubungan internasional, informasi, pelatihan dan komunikasi, sumber daya keuangan dan UKM yang kedudukannya berada di bawah langsung otoritas Presiden  Boutefika.

 Ada juga Mme. Nadjet Mehri, perempuan pengusaha Aljazair yang moncer memuncaki usahanya sebagai presiden salah satu klub bola Aljazair; sebuah ranah yang dianggap sebagai arenanya kaum pria. Nadjet mengambil alih klub bola yang hidup segan mati tak mau dan menjalankan bisnis utama mengelola kompleks besar yang dibangun oleh ayahnya “Golden Gazelle” yang bergerak di bidang touristque dan perhotelan. Di kancah olah raga ada Mlle Hassiba Boulmerka. Hassiba Boulmerka memecahkan keheningan dinginnya pandangan mata dunia kepada Aljazair dengan memenangkan lari 1500m atletik di Olimpiade Barcelona Agustus 1992. Ia menjadi simbol kebangkitan Aljazair bersaing dalam disiplin cabang favoritnya lari 1500m, yang kecemerlangan ini diulang oleh Nouria Benida pada 2000 di Olimpiade Sydney Australia. Sementara di jagad hiburan, Aljazair memiliki penyanyi perempuan tingkat nasional dan internasional seperti Mme. Souad Massi dan Warda Aljazairia, yang terkenal di Mesir, Libanon, Maroko dan negara-negara teluk lainnya. {}

 

*) Staf KBRI di Aljazair

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here