Oleh: Ruby Kholifah
Mama Monica, begitulah panggilan sehari-hari Ibu Yurlianti. Salah satu perempuan inspiratif dari Desa Malei Lage, Poso, Sulawesi Tengah. Dia mengalami transformasi dari ordinary woman menjadi extra ordinary woman. Kematian bapaknya saat konflik, menyisakan dendam dan ketidakpercayaan pada keluarga muslim. Namun perubahan pada dirinya terjadi ketika ia kembali berinteraksi dengan perempuan-perempuan Muslim satu kabupaten di sebuah forum pendidikan perdamaian awal 2008. Kebekuan relasi karena konflik, akhirnya cair oleh tutur cerita kepedihan, ketakutan, kehilangan, dan harapan-harapan perempuan korban konflik baik dari pihak Muslim maupun Kristen.
Dengan keyakinan mendalam akan sebuah perubahan, Mama Monica memutuskan bergabung dengan kelas regular Sekolah Perempuan Perdamaian (SP) yang dibentuk sejak awal. Situasi ini merupakan proses penempaan perspektif, sikap dan tingkah laku seorang pemimpin perempuan untuk menjalankan misi transformasi konflik. Tugas belajar yang paling berat adalah bagaimana menciptakan perubahan relasi kuasa dengan suami, anak dan tetangga terdekat. Ia seringkali membiarkan buku catatan dan bahan-bahan belajar tergeletak di ruang tamu agar sang suami penasaran dan membuka-buka isi catatannya sehingga dialog dimulai. Dulu, setiap pergi ia harus sering izin suami. Namun kini suaminya yang menjadi salah satu trainer membuat piring lidi di SP itu rajin mendampinginya di berbagai pameran kerajinan di sekitar Sulawesi Tengah.
Dua tahun berjalan, Mama Monica dipercaya sebagai ketua oleh para ibu dari kelompok Kristen dan muslim. Dengan kendaraan organisasi Sekolah Perempuan Sintuwu Raya (SPSR), Mama Monica menggenjot peran PKK agar lebih aktif dengan merestrukturisasi PKK dan melibatkan ketuanya dalam kegiatan SP. Tujuannya agar perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan komunikasi antar keluarga terjaga.
Kisah Mama Monica di atas, memberikan pelajaran berharga pada kita semua tentang makna kepemimpinan perempuan di wilayah konflik. Pertama, kepemimpinan perempuan di daerah konflik seharusnya memandang konflik sebagai sesuatu yang alamiah. Ia tidak harus dihindari, namun mesti dikelola karena menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita memandang konflik sebagai hal alamiah, maka kita akan semakin inovatif menemukan cara-cara menyelesaikannya. Kedua, bahwa kepemimpinan perempuan harus berkontribusi pada perubahan sosial. Ini hanya bisa diwujudkan dengan cara memperkuat organisasi perempuan. Dengan berorganisasi melalui SPSR, agenda perempuan dapat disampaikan dalam rapat pengambilan keputusan di tingkat desa. Organisasi juga media yang baik memperkuat ketrampilan kepemimpinan melalui learning by doing.
Ketiga, bahwa kepemimpinan perempuan dalam wilayah konflik membutuhkan aliansi dan jaringan yang luas. Perdamaian merupakan misi semua orang sehingga membutuhkan lebih banyak connector yang berkomitmen dan bekerjasama untuk menjaganya. Oleh karena itu, penguatan organisasi perempuan lainnya seperti PKK, Perempuan Wiyah, Komisi Wanita Klasis sangat diperlukan. Termasuk, menjadikan agenda komunitas sebagai agenda pemimpin perempuan maupun semua pemangku kepentingan agar bisa bersinergi untuk perubahan. Disadari bahwa perubahan tidak bisa hanya dilakukan oleh perempuan, namun oleh semua pihak yang berkepentingan.
Terakhir, kepemimpinan perempuan di daerah konflik harus senantiasa memasukkan elemen rekonsiliasi dalam agenda pembangunan pasca konflik. Tugas berat pemimpin perempuan di daerah konflik adalah membangkitkan kembali potensi perdamaian yang terkubur oleh memori kekerasan dan memainkan peran sentral perempuan dalam membangun perdamaian sama pentingnya dengan laki-laki. Dengan kekuatannya sebagai penjaga kehidupan, secara alamiah perempuan sudah memiliki bekal untuk mencipta damai melalui model kepemimpinannya.
***
