Categories: Informasi

JILBAB DAN  PENERAPAN SYARI’AT ISLAM DI ACEH

Sumber gambar: pexels.com

            Pemberlakuan syariat Islam di Aceh ditandai dengan penerapan kewajiban mengenakan jilbab bagi kaum perempuan di Aceh. Rakyat biasa, pegawai negeri sipil ataupun aparat kepolisian, muslim maupun non muslim setiap perempuan di Aceh wajib mengenakan jilbab. Pihak alim ulama Aceh maupun dari pihak GAM menyerukan kewajiban berjilbab ini untuk dipatuhi kaum perempuan di sana.

Oleh sebagian warga, seruan para alim ulama ini seringkali diterjemahkan sebagai perintah secara  paksa bagi kaum perempuan untuk mengenakan jilbab. Perintah paksa ini sering diikuti dengan razia jilbab di beberapa tempat  dengan cara seperti menyobek pakaian ketat, memotong rambut secara paksa dan bahkan menggundulinya. Pelaku tindak kekerasan ini berasal dari kalangan masyarakat biasa, sipil, ataupun oknum militer.. Beberapa surat kabar yang terbit tahun 1999 sempat menurunkan beberapa berita mengenai razia jilbab ini. Serambi Indonesia (6/9) menurunkan judul  Razia Jilbab di Blangpidie : Tiga Wanita Dipangkas Paksa. Serambi Indonesia (29/4) menurunkan berita berjudul AGAM Akui Desak Wanita Berjilbab. Harian Suara Bangsa (24/4) menurunkan berita berjudul Tentara Liar Merazia Wanita di Aceh Utara. Harian Serambi Indonesia (5/5) menurunkan berita dengan judul Hentikan Kekerasan dalam Razia Jilbab : Di Aceh Timur Tujuh Wanita Digunduli. Berita-berita  tersebut terkesan menampilkan wajah Islam yang dekat dengan kekerasan. Berbeda dengan citra yang ingin dibangun oleh Islam sendiri sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamien).  

Praktik-praktik seperti ini sebenarnya disesalkan oleh beberapa pemuka masyarakat Aceh sendiri. Dekan Fakultas Ekonomi Unsyiah Dr. T. Iskandar Dawoed, SE,  ketika membuka seminar Adab Berbusana Menyambut Syariah Islam menyatakan pada pentingnya kesadaran. Meskipun secara tersirat ia mengharapkan agar para mahasiswanya berbusana sesuai dengan ajaran Islam, ia lebih menekankan pada kesadaran. “Yang kami harapkan adalah kesadaran. Bukan karena adanya sanksi. Dan masyarakat di luar kampus akan selalu melihat bagaimana kita disini. Maka, waspadalah.”

Lebih jauh harapan yang dikemukakan oleh Erni, seorang aktivis gerakan perempuan  dari Divisi Advokasi Perempuan Flower Aceh yang ditulis dalam harian Serambi Indonesia (5/10 1999) . Sosialisasi berbusana muslim hendaknya dilakukan dengan cara yang lebih simpatik dan bertanggungjawab dengan menjauhi cara-cara kekerasan. Praktik-praktik seperti itu dapat disalahgunakan untuk pembenaran (justifikasi) tindakan kekerasan terhadap perempuan, baik kepada mereka yang muslim maupun nonmuslim.

(ning

Similar Posts:

swararahima

Recent Posts

Kebijakan Pemerintah yang Tidak Berpihak pada Rakyat, Bagaimana Hukumnya?

Oleh: Ustaz Abdillah Assalamualaikum Wr. Wb. Saudaraku yang dirahmati Allah Swt Kebijakan pemerintah yang tidak…

14 jam ago

Apakah Perempuan Bekerja Bukan Istri Salihah?

Oleh: Nyai Ummi Habibah Assalamu’alaikum Wr.Wb. Apakah perempuan bekerja bukan istri salihah? Sahabat Rahima yang…

2 hari ago

Perlukah Mahram Saat Perempuan Bepergian, untuk Keamanan?

Oleh: Nyai Rindang Farihah  Assalamualaikum Wr. Wb. Pemirsa yang dirahmati Allah swt, Perlukah mahram saat…

3 hari ago

Apakah Status Kepala Keluarga dalam Islam Dimiliki Secara Mutlak Oleh Laki-laki?

Oleh: Nyai Emma Rahmawati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah, Pada kesempatan kali ini,…

4 hari ago

Poligami Adalah Kekerasan, Mengapa?

Oleh: Nyai Faiqotul Mala Assalamualaikum Wr. Wb. Pemirsa yang dirahmati Allah.  Apakah betul poligami adalah…

5 hari ago

Gugat Cerai karena KDRT, Apakah Mendapatkan Hak Nafkah dari Mantan Suami?

Oleh: Nyai Yayu Nur Hasanah Assalamu’alaikum Wr.Wb Gugat Cerai Karena KDRT, Apakah Berhak Mendapat Nafkah?…

6 hari ago