Kepemimpinan Perempuan di Wilayah Konflik: Otoritas, Efektifitas, dan Perspektif Kemanusiaan

Oleh: Ustadz Faqihuddin Abdul Kodir

Hadis Bukhari: “Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan” (Riwayat Bukhari, no. 4469) muncul pada saat konflik besar pertama kali melanda umat Islam. Yaitu perang saudara paska pembunuhan Khalifah ketiga, Utsman bin Affan ra., oleh para pemberontak. Satu kubu menghendaki pengangkatan khalifah pengganti secara langsung, kubu yang lain menghendaki pembersihan para pemberontak terlebih dahulu, sebelum pengangkatan khalifah pengganti.

Kubu pertama meminta Ali bin Thalib ra. menjadi pemimpin, kubu kedua justru datang kepada Aisyah ra., istri tercinta Nabi saw. Mereka memintanya menjadi pemimpin mereka menuntut pembersihan kota dari para pemberontak. Kedua kubu kemudian terlibat perang yang disebut perang Jamal, atau perang Unta. Karena Aisyah memimpin pasukannya dengan menunggang unta, bukan kuda sebagaimana pemimpin yang lain.

Kubu pertama tentu mendiskreditkan kepemimpinan Aisyah, begitupun kubu kedua pada Ali. Ada kubu yang ketiga, yaitu mereka yang memilih abstain dari konflik ini, tentu menyalahkan Ali maupun Aisyah, sebagai pihak yang bertanggung-jawab terhadap konflik. Yang meriwayatkan hadis di atas adalah dari kubu ketiga yang abstain, yaitu Abi Bakrah ra. Itupun diriwayatkan jauh setelah perang usai. Sayangnya, tidak ada catatan bagaimana reaksi dari kedua kubu terhadap hadis ini. Aisyah biasanya keras mengkritik orang yang seenaknya meriwayatkan Hadis.

Begitupun kubu pertama, tidak merespon sama sekali terhadap hadis ini. Ammar bin Yasir ra, juru bicara kubu pertama, yang ditugaskan keliling mendelegitimasi Aisyah, tidak menggunakan Hadis ini. Ketika ia sampai di Kota Basrah dan meminta penduduknya menolak kepemimpinan Aisyah dan mendukung Ali, ia justru ditentang dua Sahabat besar, Abu Musa ra. dan Abu Mas’ud ra. (Sahih Bukhari, Kitab al-Fitan, no. Hadis: 7191). Ammar tidak menjawab mereka dengan hadis di atas. Bisa jadi, Abi Bakrah meriwayatkannya secara diam-diam, atau di akhir hayatnya. Hanya untuk melegitimasi sikapnya di hadapan orang sekelilingnya.

Jika hanya melihat penggalan teks semata sebagaimana di paragraf pertama, mungkin kepemimpinan perempuan dalam Islam hanya berkutat pada isu otoritas. Tetapi jika melihat pada konteks sebagaimana dalam penjelaskan singkat di atas, ia bisa ditarik lebih luas lagi, misalnya isu efektitas dan isu kemanusiaan. Dalam masa-masa konflik biasanya kedua isu ini lebih mengemuka dibanding yang isu otoritas. Pada kasus Aisyah di atas misalnya, ia didorong menjadi pemimpin karena dianggap paling otoritatif untuk dihadapkan dengan Ali, keponakan sekaligus menantu Nabi saw. Aisyah adalah istri tercinta Nabi saw., perempuan paling pintar, guru dari banyak laki-laki, dan diakui publik.

Baca Juga:

Dirasah Hadis 2: Otoritas Kepemimpinan Perempuan

Dirasah Hadis 3: Isu Efektifitas Peran Perempuan

Dirasah Hadis 4: Perspektif Kemanusiaan

Similar Posts:

• Isu Efektifitas Peran Perempuan
• Membaca Hadis dengan Perspektif Perdamaian
• Jihad Perempuan adalah Ibadah Haji
• Kepemimpinan Perempuan untuk Perdamaian; Sebuah Refleksi
• Hak Pendidikan Bagi Perempuan