Mental Health Terkait Kondisi Politik

Oleh: Nyai Wahyuni Shifaturrahmah

Assalamualaikum Warahmatullahi barakatuh.

Belakangan ini, masyarakat Indonesia merasakan kecemasan yang meningkat akibat kondisi politik dan ekonomi sejak pemilu 2024 lalu. Di antaranya: menguatnya dinasti politik, korupsi, pajak yang melambung, persoalan MBG dan kesejahteraan guru, serta lambatnya respon pemerintah atas bencana di Aceh dan Sumatera. Ditambah kondisi ekonomi yang semakin memburuk, PHK masal, sulitnya mencari pekerjaan, hingga naiknya harga bahan pokok.

Kondisi ini berpotensi membuat orang cemas dan depresi, pesimis dan terisolasi dalam menghadapi masa depan, sehingga muncul apatisme di kalangan masyarakat dan anak muda, seolah-olah merasa tidak ada harapan untuk perubahan yang positif, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ketika stabilitas sosial dan rasa keadilan melemah, dampaknya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis dan emosional.

Lalu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kesehatan sosial dan mental publik?

Dalam kitab Durrotunnāṣiḥīn, karya Syaikh ʿUtsmān ibn Ḥasan al-Khūbī al-Wāʿiẓ, dijelaskan:

إِنَّ قِوَامَ الدُّنْيَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ بِعِلْمِ الْعُلَمَاءِ وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ وَبِسَخَاوَةِ الْأَغْنِيَاءِ وَبِدُعَاءِ الْفُقَرَاءِ

“Sesungguhnya tegaknya (kebaikan dan keteraturan) dunia bergantung pada empat perkara: dengan ilmu para ulama, dengan keadilan para pemimpin, dengan kedermawanan orang-orang kaya, dan dengan doa orang-orang fakir.”

Ungkapan ini adalah sebuah maqālah (hikmah ulama), yang menjelaskan bahwa stabilitas kehidupan sosial, politik, dan psikologis masyarakat ditopang oleh 4 pilar utama: Ilmunya Ulama, Adilnya pemimpin, dermawannya orang kaya dan do’anya orang-orang fakir. Keempat pilar ini harus berjalan beriringan untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan sehat secara mental.

Di tengah situasi politik yang penuh ketidakpastian, menjaga kesehatan mental dapat dimulai dengan: